MADIUN - Berbagai cara terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun guna meningkatkan tarap hidup masyarakat. Seperti halnya tentang kesehatan yang saat ini menjadi perhatian serius.
Melalui kegiatan lokakarya perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan KB yang di bahas dengan seksama.
Wali Kota Madiun Maidi, menyatakan sebagai Kota yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,91 persen menjadi nilai plus untuk bersaing dengan daerah sekitar seperti surabaya. Pun terbukti dengan program penjaminan kesehatan seluruh masyarakat kota madiun melalui program Jamkesmaskot.
"Semua masyarakat kota madiun sudah kita jaminkan kesehatannya. Sejauh ini sudah seratus persen. Meskipun tarif dasarnya naik, tetap kita bayarkan," Ucapnya.
Lebih lanjutan, Maidi menegaskan jika pemerintah kota madiun telah menganggarkan Rp 20 Milyard dari APBD 2021 guna menuntaskan penjaminan kesehatan masyarakatnya.
Di sisi lain, naiknya tarif dasar BPJS Kesehatan kelas tiga tidak mengebdorkan niat Walikota untuk mensejahterakan warganya.
"Total pembayaran BPJS Kesehatan warga kota madiun sebesar Rp 34 miliar. Sedangkan di APBD di anggarkan Rp 20 miliar nantinya untuk kekurangan Rp 14 miliar kita ambilkan dari APBD perubahan 2021," tegasnya.
Maidi sapaan akrab Wali Kota Madiun mengungkapkan, dengan ter-covernya masyarakat Kota Madiun melalui penjaminan kesehatan akan lebih menguntungkan dari kedua belah pihak. Mengingat tingginya usia harapan hidup Kota Madiun tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dan masyarakat.
"Kalau masyarakat senang, aliran darahnya lancar. Semua pasti sehat. Sehingga tidak ada klaim kesehatan BPJS untung pemerintah juga lebih mudah untuk meningkatkan perekonomian," ungkapnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi