Soal Pembangunan LRT Jabodetabek, Bambang Haryo Nilai Tidak Berdasarkan Kajian Teknis dan Ekonomis

Soal Pembangunan LRT Jabodetabek, Bambang Haryo Nilai Tidak Berdasarkan Kajian Teknis dan Ekonomis
Peristiwa Nasional
Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono, saat dikonfirmasi suaraindonesia.co.id Sabtu (7/12/2019). 

JAKARTA – Praktisi dan pemerhati masalah transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono menilai, pembangunan proyek light rapid transit (LRT) dinilai tidak berdasarkan kajian teknis serta ekonomis secara mendalam.

Sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara.

Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 juga mengatakan, keputusan pemerintah membangun LRT tidak tepat, terutama dari konsepnya sehingga berdampak terhadap tingginya biaya dibandingkan dengan kemanfaatannya. 

"Saya melihat LRT ini masih berorientasi proyek, tidak melalui litbang yang benar, tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat,” kata Bambang kepada suaraindonesia.co.id, Sabtu (7/12/2019). 

Ia juga menilai proyek LRT sudah keliru sejak perencanaannya. Kereta ringan sejenis LRT seharusnya dibangun di dalam suatu kawasan kota, bukan dijadikan angkutan antarkota seperti LRT Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) yang membentang hingga 130,4 km.

“Angkutan antarkota yang cocok itu adalah kereta komuter biasa, supaya bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar, sekaligus relnya dapat dilintasi kereta logistik. Bukan LRT, apalagi dibangun elevated dan sejajar jalan tol,” tegas Bambang.

Kekeliruan lain, Bambang melanjutkan, yakni penggunaan rel (track gauge) berukuran 1.435 mm yang biasa dipakai untuk KA kecepatan di atas 200 km per jam. Padahal kecepatan LRT maksimum 60 km per jam sehingga cukup gunakan ukuran rel standar 1.067 mm.

Kekeliruan itu mengakibatkan biaya pembangunan LRT Jabodebek menjadi sangat besar. Proyek LRT Jabodebek menelan biaya hampir Rp 30 triliun, sementara kapasitas angkutnya maksimal 474.000 penumpang per hari. 

Biaya proyek LRT pun semakin bengkak karena prasarana LRT Jabodebek ternyata mundur dari target penyelesaian 2019 menjadi 2021. Padahal, sarana atau gerbong kereta telah selesai diproduksi oleh PT INKA (Persero) tahun ini tetapi terpaksa idle karena depo dan jalur rel LRT belum siap.

“INKA terancam rugi besar. Pembayaran dari pemerintah tertunda karena kereta belum diserahkan dan diuji dinamik. Bagaimana mau uji dinamik, jalur rel dan deponya saja belum siap. Menurut informasi, hingga saat ini pembayaran ke INKA baru 30%,” kata Bambang.

“Ini suatu pemborosan dalam keuangan negara. Padahal proyek LRT menggunakan APBN dan utang luar negeri dengan bunga cukup tinggi. Kemenhub harus bertanggung jawab atas pemborosan ini, karena itu BPK dan Kementerian Keuangan harus melakukan audit,” ujar nya.

Lebih jauh, Bambang juga mengatakan, apabila di jalur LRT itu dibangun KA komuter berbasis rel, investasinya akan jauh lebih murah dan kapasitas angkutnya lebih besar, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk kereta logistik.

Pemerintah bisa menggandakan kapasitas KRL Jabodetabek yang saat ini berkisar 1,2 juta penumpang per hari hanya dengan investasi Rp 9 triliun.

Investasi ini sudah termasuk membangun jaringan rel ganda (double track) sepanjang 100 km senilai Rp6 triliun (biaya pembangunan rel Rp 30 miliar per km) dan 50 rangkaian kereta senilai Rp 3 triliun (Rp 60 miliar per rangkaian). 

“Kalau Rp 30 triliun untuk LRT digunakan mengembangkan KRL, penumpang yang diangkut bisa lebih dari tiga kali lipat atau 4 juta orang per hari. Belum lagi dari angkutan logistik yang melintasi jaringan rel KRL atau kereta konvensional itu,” ujar nya.

Pemerintah seharusnya belajar dari kegagalan proyek LRT Palembang, yang menghabiskan biaya Rp 10,9 triliun tetapi sampai sekarang masih sepi penumpang.

Alokasi subsidi LRT Palembang pada 2020 disebut mencapai Rp 180 miliar, naik dari tahun ini Rp 123 miliar. Sejak beroperasi komersial, LRT Palembang hanya mengantongi pendapatan Rp 1,1 miliar per bulan, sedangkan biaya operasionalnya mencapai Rp 10 miliar. 

“Terlihat perencanaan proyek-proyek LRT amburadul. Ini berpotensi merugikan keuangan negara, sehingga perlu diaudit oleh BPK dan Kementerian Keuangan,” pungkas nya.


Kontributor : E. Sofyan
Editor : Imam Hairon
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar